KEPASTIAN HUKUM ATAS DUALISME SISTEM KEPEMILIKAN TANAH KESULTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDAN

Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi kepemilikan tanah kesultanan, Yogyakarta tidak hanya menerapkan aturan hukum tanah Nasional atau dikenal dengan UUPA saja. Hal ini dikarenakan Indonesia juga mengenal kesatuan kekhususan pada tiap-tiap daerahnya maka diberlakukan Undang-Undang lain yang mengatur secara langsung kekhususan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikarenakan […]